Yu Timah

Ini kisah tentang Yu Timah. Siapakah dia? Yu Timah adalah tetangga kami. Dia salah seorang penerima program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang kini sudah berakhir. Empat kali menerima SLT selama satu tahun jumlah uang yang diterima Yu Timah dari pemerintah sebesar Rp 1,2 juta.

Yu Timah adalah penerima SLT yang sebenarnya. Maka rumahnya berlantai tanah, berdinding anyaman bambu, tak punya sumur sendiri. Bahkan status tanah yang di tempati gubuk Yu Timah adalah bukan milik sendiri.

Yu Timah (Sumber Gambar : Nu Online)

Yu Timah

Usia Yu Timah sekitar lima puluhan, berbadan kurus dan tidak menikah. Barangkali karena kondisi tubuhnya yang kurus, sangat miskin, ditambah yatim sejak kecil, maka Yu Timah tidak menarik lelaki manapun. Jadilah Yu Timah perawan tua hingga kini. Dia sebatang kara.

Dulu setelah remaja Yu Timah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Namun, seiring usianya yang terus meningkat, tenaga Yu Timah tidak laku di pasaran pembantu rumah tangga. Dia kembali ke kampung kami. Para tetangga bergotong royong membuatkan gubuk buat Yu Timah bersama emaknya yang sudah sangat renta. Gubuk itu didirikan di atas tanah tetangga yang bersedia menampung anak dan emak yang sangat miskin itu.

Siti Efi Farhati

Siti Efi Farhati

Meski hidupnya sangat miskin, Yu Timah ingin mandiri. Maka ia berjualan nasi bungkus. Pembeli tetapnya adalah para santri yang sedang mondok di pesantren kampung kami. Tentu hasilnya tak seberapa.

Tapi Yu Timah bertahan. Dan nyatanya dia bisa hidup bertahun-tahun bersama emaknya.

Setelah emaknya meninggal Yu Timah mengasuh seorang kemenakan. Dia biayai anak itu hingga tamat SD. Tapi ini zaman apa. Anak itu harus cari makan. Maka dia tersedot arus perdagangan pembantu rumah tangga dan lagi-lagi terdampar di Jakarta . Sudah empat tahun terakhir ini Yu Timah kembali hidup sebatang kara dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan nasi bungkus. Untung di kampung kami ada pesantren kecil. Para santrinya adalah anak-anak petani yang biasa makan nasi seperti yang dijual Yu Timah.

Kemarin Yu Timah datang ke rumah saya. Saya sudah mengira pasti dia mau bicara soal tabungan. Inilah hebatnya. Semiskin itu Yu Timah masih bisa menabung di bank perkreditan rakyat syariah di mana saya ikut jadi pengurus.

Tapi Yu Timah tidak pernah mau datang ke kantor. Katanya, malu sebab dia orang miskin dan buta huruf. Dia menabung Rp 5.000 atau Rp 10 ribu setiap bulan. Namun setelah menjadi penerima SLT Yu Timah bisa setor tabungan hingga Rp 250 ribu. Dan sejak itu saya melihat Yu Timah memakai cincin emas. Yah, emas. Untuk orang seperti Yu Timah, setitik emas di jari adalah persoalan mengangkat harga diri. Saldo terakhir Yu Timah adalah Rp 650 ribu.

Yu Timah biasa duduk menjauh bila berhadapan dengan saya. Malah maunya bersimpuh di lantai, namun selalu saya cegah.

“Pak, saya mau mengambil tabungan,” kata Yu Timah dengan suaranya yang kecil.

“O, tentu bisa. Tapi ini hari Sabtu dan sudah sore. Bank kita sudah tutup. Bagaimana bila Senin?”

“Senin juga tidak apa-apa. Saya tidak tergesa.”

“Mau ambil berapa?” tanya saya.

“Enam ratus ribu, Pak.”

“Kok banyak sekali. Untuk apa, Yu?”

Yu Timah tidak segera menjawab. Menunduk, sambil tersenyum malu-malu.

“Saya mau beli kambing kurban, Pak. Kalau enam ratus ribu saya tambahi dengan uang saya yang di tangan, cukup untuk beli satu kambing.”

Saya tahu Yu Timah amat menunggu tanggapan saya. Bahkan dia mengulangi kata-katanya karena saya masih diam. Karena lama tidak memberikan tanggapan, mungkin Yu Timah mengira saya tidak akan memberikan uang tabungannya. Padahal saya lama terdiam karena sangat terkesan oleh keinginan Yu Timah membeli kambing kurban.

“Iya, Yu. Senin besok uang Yu Timah akan diberikan sebesar enam ratus ribu. Tapi Yu, sebenarnya kamu tidak wajib berkurban. Yu Timah bahkan wajib menerima kurban dari saudara-saudara kita yang lebih berada. Jadi, apakah niat Yu Timah benar-benar sudah bulat hendak membeli kambing kurban?”

“Iya Pak. Saya sudah bulat. Saya benar-benar ingin berkurban. Selama Ini memang saya hanya jadi penerima. Namun sekarang saya ingin jadi pemberi daging kurban.”

“Baik, Yu. Besok uang kamu akan saya ambilkan di bank kita.”

Wajah Yu Timah benderang. Senyumnya ceria. Matanya berbinar. Lalu minta diri, dan dengan langkah-langkah panjang Yu Timah pulang.

Setelah Yu Timah pergi, saya termangu sendiri.

“Kapankah Yu Timah mendengar, mengerti, menghayati, lalu menginternalisasi ajaran kurban yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Mengapa orang yang sangat awam itu bisa punya keikhlasan demikian tinggi sehingga rela mengurbankan hampir seluruh hartanya?” Pertanyaan ini muncul karena umumnya ibadah haji yang biayanya mahal itu tidak mengubah watak orangnya. Mungkin saya juga begitu.

Ah, Yu Timah, saya jadi malu. Kamu yang belum naik haji, atau tidak akan pernah naik haji, namun kamu sudah jadi orang yang suka berkurban. Kamu sangat miskin, tapi uangmu tidak kaubelikan makanan, televisi, atau pakaian yang bagus. Uangmu malah kamu belikan kambing kurban. Ya, Yu Timah. Meski saya dilarang dokter makan daging kambing, tapi kali ini akan saya langgar. Saya ingin menikmati daging kambingmu yang sepertinya sudah berbau surga. Mudah-mudahan kamu mabrur sebelum kamu naik haji.

?

Keterangan ilustrasi: Lukisan Affandi berjudul Pileuleuyan Ibu

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Pondok Pesantren Siti Efi Farhati

Tak Bersedia Ikut Pilkada Jatim, Yenny Wahid Banjir Dukungan

Jakarta, Siti Efi Farhati. Banjir dukungan sekaligus apresiasi datang dari masyarakat kepada putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid ketika secara tegas tidak bersedia ikut berkompetisi dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur karena sejumlah pertimbangan yang dianggapnya cukup penting.

Tak Bersedia Ikut Pilkada Jatim, Yenny Wahid Banjir Dukungan (Sumber Gambar : Nu Online)

Tak Bersedia Ikut Pilkada Jatim, Yenny Wahid Banjir Dukungan

“Tugas kesejarahan yang saya yakini adalah meneruskan perjuangan Gus Dur untuk menjaga keutuhan umat, terutama umat NU, karenanya, saya harus berdiri mengayomi semua kandidat, bukannya malah terjun ikut bertempur,” ujar Yenny, Rabu (3/1) melalui akun twitter pribadinya @yennywahid.

Namun, Direktur Wahid Foundation ini tetap berterima kasih atas tawaran Prabowo dan Partai Gerindra. Dia mengaku telah memikirkan dengan matang tawaran tersebut. Namun Yenny lebih memilih pertimbangan dari keluarganya dan para sesepuh.

"Saya mengucapkan apresiasi yang sangat dalam atas tawaran dari Pak Prabowo dan keluarga besar partai Gerindra," ucapnya.

Siti Efi Farhati

Dia menandaskan, NU telah memberikan kader-kader terbaiknya dalam Pilkada Jatim 2018, tugas kita adalah mendoakan pemimpin yang terpilih bisa membawa maslahat dan kebaikan bagi masyarakat Jatim dan memastikan agar tidak ada perpecahan di kalangan umat.

Sikap Yenny Wahid seketika mendapat banyak dukungan dari warganet. Mereka menilai langkah Yenny sudah tepat sebagai seorang santri yang berusaha mematuhi titah orang tua dan para sesepuh.

‘Tks Ning....memang begitulah seharusnya sikap warga NU, nderek nopo perintahe Kyai Sepuh,” tulis akun @sinyohariyanto.

“orang yg menghargai tata krama thdp para sesepuh sikap mbak @yennywahid sdh tepat smoga mnjadi teladan bg kita semua,” cuit akun bernama muhammad mahfud (@muhamma87797215).

Siti Efi Farhati

“Terimakasih, mbak Yenny... Ijin sesepuh jauh lebih penting, drpd napsu berkuasa org lain....Terimakasih,” ucap Fitriyah Siti (@FitriSiti21).

“Sepakat sikap sesepuh, pasti karena sayang Mbak @yennywahid,” kata akun bernama an siti maqrifah (@buahkalindungan).

Atas sikap Yenny Wahid ini, ada juga masyarakat yang mengibaratkan ketika seorang perempuan ditembak seorang lelaki agar menerima cintanya.

“Ini ibarat cewek zaman now saat ditembak cowok, kamu baik, setia tapi maaf aku masih ingin fokus kuliah," ungkap Muhammad Rizal Al-Ghazaly (@idjank_ku). 

“Saya lbh setuju nyai @yennywahid berperan dlm kegiatan2 sosial, penguatan toleransi, derakalisasi, demokrasi dll dlm misi2 universal ketimbang terjun dlm politik praktis aplgi berlwnan dg kalangan kita sendiri yg cenderung resistennya lbh terada pda akat rumput,” harap Taufikkurahman (@Upik_KR2). (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Pondok Pesantren Siti Efi Farhati

Upacara Bendera Awali Makesta Pelajar NU Ampel

Boyolali, Siti Efi Farhati. Upacara bendera menjadi awal pembukaan Makesta PAC IPNU-IPPNU Ampel pada Sabtu (9/10). Dengan rancangan layaknya upacara pada umumnya, sebanyak 90 peserta dengan khidmad mengikuti upacara pembukaan Makesta yang dilaksanakan di Lapangan Mekarsari, Kaligentong, Ampel, Boyolali. Upacara tersebut sebagai bukti kecintaan pelajar NU Ampel kepada NKRI.

Upacara Bendera Awali Makesta Pelajar NU Ampel (Sumber Gambar : Nu Online)

Upacara Bendera Awali Makesta Pelajar NU Ampel

Menurut koordinator kegiatan, Arif Syaiful Anwar, pembukaan Makesta PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ampel memang dirancang berbeda untuk mengurangi kebosanan peserta Makesta.

"Biasanya pembukaan Makesta dilakukan indoor (dalam ruangan) dan monoton. Kita ingin buat upacara bendera agar suasana lebih khidmad, sehingga ghirah (semangat) pada NKRI dan NU tumbuh," tutur pria yang kerap disapa Arif tersebut.

Makesta PAC IPNU-IPPNU Ampel yang dilaksanakan pada 9-10 Desember 2017 di Gedung NU Center Ampel berhasil merekrut 90 kader baru. Sebagai PAC baru, jumlah tersebut terhitung cukup banyak. Sebelum diadakan Makesta, dibentuk terlebih dahulu koordinator kegiatan yang terdiri dari kader pelajar NU Ampel yang kemudian menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Makesta.

Siti Efi Farhati

Selain diberikan pengetahuan tentang NU, Aswaja, Organisasi, IPNU-IPPNU, para peserta juga dikenalkan dengan aparat penegak hukum dari Polsek Ampel. Pengenalan tersebut diberikan agar peserta mengenal dan lebih dekat dengan aparat penegak hukum di Kecamaran Ampel.

"Kita turut hadirkan bapak-bapak polisi di Polsek Ampel agar pelajar NU juga lebih dekat dengan aparatur negara," terang Arif.

Kegiatan pengenalan tersebut diwujudkan dengan pelatihan PBB oleh Polsek Ampel.

Siti Efi Farhati

"Walaupun PBB adanya di Diklatama CBP-KPP, akan tetapi materi tersebut kita sisipkan di Makesta agar CBP-KPP juga dikenal para pelajar NU Ampel," tambah Arif.

Ketua MWC NU Kecamatan Ampel, KH Umar Al Faruq mengungkapkan kebahagiaanya atas terselenggaranya Makesta ini.

"Kami sangat bahagia karena di Ampel banom IPNU-IPPNU sudah terbentuk. Kami sangat berharap agar kader IPNU-IPPNU nantinya menjadi kader militan yang akan meneruskan perjuangan NU di Ampel ini," ungkapnya.

Kegiatan makesta diakhiri dengan outbond oleh tim fasilitator PC IPNU-IPPNU Kabupaten Boyolali. (Maghfur/Kendi Setiawan)

 

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Pondok Pesantren, Cerita, Pemurnian Aqidah Siti Efi Farhati

Alumni Al-Anwari Silaturahmi dengan Mengaji

Banyuwangi, Siti Efi Farhati

Para alumnus Pondok Pesantren Al-Anwari Kertosari melaksanakan pengajian rutin tiap bulan di kediaman Ahmad Mufid, Jl. Citarum No 46, lingkungan Kemasan, Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi.

Alumni Al-Anwari Silaturahmi dengan Mengaji (Sumber Gambar : Nu Online)

Alumni Al-Anwari Silaturahmi dengan Mengaji

Kegiatan pada Kamis malam (17/11) dimulai dengan membaca Rotibul Haddad serta pembacaan tahlil. "Karena pondok pesantren kita adalah ladang penanaman ajaran serta penguatan amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama kepada setiap santri. Perantara itu semua, pesantren kita dapat berkembang dan mampu bertahan di tengah-tengah perkotaan," ungkap sholeh salah satu alumni yang hadir malam itu.

Pengajian rutin dengan pembacaan kitab Arbain Nawawi juga disematkan dalam acara tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengingatkan kembali nasihat-nasihat hadits sahih kepada alumni yang menjadi sumber rujukan amaliyah setiap hari.

Siti Efi Farhati

Pembahasan malam tersebut berkaitan dengan masalah niat. Ahmad Mufid selaku tuan rumah juga sebagai pembaca kitab di hadapan puluhan alumni yang hadir.

"Ketahuilah rasa ikhlas itu menjadi nyata dengan hilangnya rasa ujub (sombong). Barang siapa yang sombong atas dengan amal perbuatannya, maka sirnalah keikhlasannya. Dan secara otomatis sirna pula lah pahala perbuatannya," terangnya berdasar kitab tersebut.

Siti Efi Farhati

di bagian akhir, ia mengutip salah satu pendapat dari ulama yang menjelaskan tentang keihlasana. Menurut Syekh Al-Harits Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Riayah berpendapat: "Ikhlas itu hanya mengharapkan ketaatan pada Allah, tidak mengharapkan pada selain-Nya.

Ahmad Syakur Isnaini, Ketua Jamiyah Majelis Alumni berharap kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat kepada seluruh anggota? juga kepada orang lain umumnya.

Sebagai penutup acara diisi dengan berbagai kegiatan, mulai ramah tamah, komunikasi berbagai topik antaralumni semisal mulai pekerjaan, politik, sampai keluarga. Serta pembayaran iuran tambahan kas jamiyah. (M. Sholeh Kurniawan/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Pondok Pesantren, Anti Hoax, Ubudiyah Siti Efi Farhati

Refleksi Harlah Ke-61: Idealisme IPNU Memudar?

Oleh Cakra Pramudhita

“Tjita2 daripada Ikatan Peladjar Nahdlatul ’Ulama’ jalah membentuk manusia jang berilmu, tetapi bukan manusia calon kasta elite di dalam masjarakat, Tidak. Kita menginginkan masjarakat jang berilmu. Tetapi jang dekat dengan masjarakat. Oknum jang berbuat karena ilmunya. Dan berilmu tetapi jang mau berbuat dan beramal. Sungguh akan merupakan malapetaka jang amat besar baik negara dipimpin oleh orang-orang jang tidak berilmu. Kita tidak menjandarkan semata-mata kepada kariere, lebih2 kariere dengan kekosongan ilmu dan bekal dalam kepala (Pidato resmi KH.Tholchah Mansoer.”

(Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU) pada Muktamar IV, 1961 di Yogyakarta)

Refleksi Harlah Ke-61: Idealisme IPNU Memudar? (Sumber Gambar : Nu Online)

Refleksi Harlah Ke-61: Idealisme IPNU Memudar?

 

Pada 24 Februari 2015, IPNU menapaki tahun ke-61. Para pendirinya, mungkin tidak pernah menyangka organisasi yang semula hanya dibawah naungan LP Ma’arif dan kemudian menjadi underbouw Nahdlatul Ulama (NU) dapat bertahan dan menggeliat melintasi kerasnya perubahan. Dipaksa oleh keadaan politik, banyak organisasi kepemudaan, pelajar, dan kemahasiswaan yang berdiri sebelum maupun pada masa Orde Lama (Orla) bertumbangan.

Deskripsi dan usulan perubahan dari penulis mudah-mudahan mampu memaksa kita untuk mere-institusionalisasi dirinya. Jika tidak, mudah-mudahan selalu muncul gagasan alternatif dari kader-kader lain yang bisa menjadi common platform bagi pengembangan institusi yang memiliki kemampuan adaptif terhadap tantangan terkini dengan diferensiasi karakteristik yang khas. Jika tidak ada sama sekali agenda berupa gagasan dan langkah konkret dalam mereorganisasi maka secara otomatis eksistensi dan peran IPNU akan terus memudar.

Membaca Masa Kini

Siti Efi Farhati

Adapun bagi IPNU yang telah menginjak usia 61 tahun, jika diumpamakan dengan usia manusia, IPNU sekarang adalah orang yang biasanya sedang berusaha meningkatkan ibadah formalnya agar terhindar dari siksa api neraka jelang tutup usia. Tentu saja, perumpamaan usia serta kecenderungan antara institusi dan orang memang kurang tepat. Tapi, sebagaimana halnya mahluk hidup, institusi juga bisa lahir dan mati. Dalam konteks itu, penulis ingin memberikan penekanan bahwa kondisi IPNU saat ini nyaris seperti orang tua sekarat yang sudah tidak lagi produktif meskipun masih dapat memberi manfaat bagi orang lain. Kalau mau jujur, kondisi seperti itu tercermin di pengurus tingkat nasional saat ini. Mereka memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya mengingat mereka adalah produk dari sistem kaderisasi dan sistem institusi. Pun sebaliknya, mereka juga tidak bisa dibenarkan karena mereka adalah pemilik otoritas tertinggi dari hirarki IPNU yang mengabaikan mandat institusi.

Siti Efi Farhati

Beruntung PP IPNU masih belum bisa menghadirkan dirinya sebagai organisasi kader, sehingga kondisi di tingkat nasional tidak terlalu berdampak signifikan pada cabang-cabang, anak cabang, dan ranting, karena sebagian kecil pengurus-pengurus IPNU di daerah masih sangat produktif dan bahkan berhasil melakukan terobosan-terobosan meskipun tidak ada lagi kepemimpinan di tingkat nasional. Sebagian yang lain masih berkutat dengan tindakan minimalis yakni hanya berusaha sebatas mempertahankan eksistensi IPNU di daerahnya tanpa rencana strategis yang jelas. Ada juga perekayasaan eksistensi hanya ketika perhelatan Konfercab, Konferwil, atau Kongres akan digelar. Dua yang terakhir adalah cara-cara survival ala IPNU yang masih terus mentradisi. Kondisi seperti itu tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan sebuah keberlanjutan atau akibat dari rentang proses periode sebelumnya.

Mengapa dampak dari apa yang terjadi di level nasional tidak terlalu signifikan pada daerah? Adanya sistem yang sudah lama corrupt (rusak) menyebabkan terjadinya patologi institusi, mulai dari atas hingga bawah. Sedikit sekali pengurus yang memiliki konsistensi terhadap tujuan, nilai, produk konstitusi, dan panduan kaderisasi IPNU Sebagian besar hanya menjadikan IPNU sebagai stepping stone atau eskalator dalam berkarir post - IPNU dan bahkan keberadaan sebagai pengurus dianggap sebagai profesi. Karena itulah, semuanya masih bisa berjalan secara otonom sesuai dengan mindset pengurusnya masing-masing. Relasi antar jenjang pengurus tidak lebih dari selembar SK pengurus.

Tantangan eksternal IPNU

Pertama, setting situasi politik saat ini berbeda dengan masa lalu. Transisi demokrasi saat ini masih terjadi tetapi semakin mendekati ke arah konsolidasi demokrasi. Fenomena ini bisa dilihat dengan semakin adapatifnya elemen-elemen demokrasi dengan tata politik demokrasi. Meskipun kita masih meragukan, partai politik saat ini tengah dipaksa untuk berubah secara bertahap. Upaya pemberantasan korupsi, meskipun masih menyimpan banyak masalah, terus berjalan secara pasti dan membuat ilusi ketakutan di kalangan birokrasi dan jabatan politik non karir yang umumnya dihuni elite dari partai politik. Kecurigaan-kecurigaan publik yang distimulasi oleh transparansi mendesakkan berjalannya secara efektif dan efisien (mantra capitalism) institusi-institusi di bawah negara.

Kedua, setting gerakan sosial. Gerakan sosial ala pelajar - mahasiswa sudah digantikan oleh gerakan interest group dari organisasi berbasis profesi atau kepentingan. Berbicara isu perburuhan maka kelompok-kelompok berbasis buruhlah yang paling mengerti setiap isu yang terkait dengan dunia perburuhan. Pun demikian dengan isu-isu kepentingan lainnya, misalkan untuk berbicara isu korupsi maka ICW atau TII yang dianggap lebih memiliki kapasitas karena ditunjang oleh sumber daya yang andal dan infrastruktur yang cukup memadai untuk mengumpulkan dan mengolah data. Hal ini juga terjadi di isu lingkungan di mana Walhi, WWF, atau Green Peace dianggap lebih capable. Isu keagamaan juga lebih banyak didorong oleh kelompok sosial berbentuk LSM atau Ormas. Hal ini terjadi di hampir seluruh isu-isu yang terkait dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana selalu muncul kelompok yang memiliki fokus isu.

IPNU sebagai organisasi kader

Berulang kali disampaikan di berbagai ruang pengkaderan bahwa organisasi hampir selalu didikotomikan ke dalam organisasi massa atau kader, organisasi profesional atau voluntarian, dan organisasi tradisional atau modern. Prinsip-prinsip dasar antara bentuk, isi, dan sifat tersebut nyaris tidak bisa disatukan. Meskipun bisa, akan selalu memunculkan kontradiksi di dalamnya. IPNU harus berani memilih tipologi atau karakteristik yang jelas karena sesungguhnya berada di grayscale area seperti saat ini tidak selalu nyaman dan baik. Sepanjang pengetahuan penulis, terdapat dua ciri yang khas melekat di dalam organisasi kader: disiplin terhadap nilai dan disiplin terhadap institusi kepemimpinan (struktur). Dua bentuk kedisiplinan ini tidak bisa ditawar. Menegasikan salah satunya hanya akan membuat institusi menjadi pincang, menciptakan ketidakteraturan (disorder), dan menimbulkan kerapuhan. Di manapun ada institusi kader maka kedua kedisiplinan ini selalu melekat.

Jika kita ingin melongok sedikit ke dalam ritus, maka institusi kader yang efektif bisa terefleksi di dalam sholat berjama’ah. Di dalam sholat berjama’ah, seseorang bisa menjadi imam karena memiiliki syarat khusus (special conditions) yang berbeda dengan syarat yang juga dimiliki oleh bilal, muadzin, makmum, bahkan pemukul beduk. Oleh karena syarat ini terbatas dipenuhi dalam sebuah situasi yang demikian maka tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama memainkan peran yang dilakoni dalam sebuah momentum sholat berjama’ah.

Maksud dari analogi di atas adalah bahwa setiap anggota terdiferensiasi dalam kapasitas yang berbeda. Untuk mencapai kapasitas tertentu tiap anggota harus melakukan upgrading level. Dalam proses ini, institusi berkewajiban memberikan kesempatan dan tahapan proses yang sama bagi semua anggota untuk dapat melakukannya. Itulah yang dinamakan kaderisasi. Seorang imam akan terus dipatuhi perintahnya selama memiliki kesesuaian dengan tata cara dan aturan sholat. Bila melenceng dari tata cara dan aturan sholat maka barisan (makmum) dapat memberikan kritik secara terbatas dan teratur. Oleh karena imam seorang manusia, maka keimaman seseorang dapat batal dan digantikan oleh makmum yang memiliki kapasitas yang mendekati kapasitas imam.

Barisan yang berada tepat dibelakang imam, terutama yang berada persis di belakang imam, adalah juga orang yang telah siap menjadi seorang imam manakala kondisi yang tidak diharapkan mendera sang imam, termasuk intervensi secara kasar dari luar. Ada keberlanjutan untuk tetap mengokohkan dan mempertahankan kondisi tersebut untuk tetap berusaha sampai pada tujuan bersama.

Di dalam organisasi kader, kepentingan individu telah termanifestasi menjadi kepentingan institusi. Munculnya ruang konflik yang mengakibatkan disintegrasi institusi terjadi karena interpretasi atas nilai dan perilaku elite atau pengurus organisasi dalam hal ini tetap dimungkinkan. Namun, kemungkinan tadi menjadi sangat kecil jika saja kepemimpinan sebagai sebuah faktor krusial di dalam organisasi dapat berjalan secara baik. Pada dasarnya pemimpin memiliki otoritas untuk memilih berbagai opsi strategi. Strategi dan taktik yang digunakan dapat dinilai baik manakala output-nya sesuai dengan tujuan organisasi.

Sudahkan IPNU menjadi organisasi kader?

Sebelum sampai kepada pilihan tadi, mari kita mencoba menengok realitas yang ada di IPNU sehingga mudah-mudahan terdapat sedikit kesamaan persepsi atau bahkan konklusi. Meskipun, dari situ saja akan memunculkan kemungkinan opsi perubahan yang berbeda di benak kepala kader. Di berbagai kesempatan ketika berinteraksi dalam kegiatan kaderisasi formal maupun non formal di Surabaya maupun di daerah lain, kita akan dikejutkan dengan realitas yang cukup “membingungkan”. Kebingungan tersebut bermula dari lontaran sebuah pertanyaan bagi kita bersama: “ apakah tujuan IPNU berdasarkan dari apa yang tercantum di Anggaran Dasar?” Mayoritas dari mereka yang ditanya umumnya tidak mampu menyebutkan tujuan IPNU. Belum lagi kalau ditanyakan apakah ideology IPNU, mayoritas mengalami kebingungan apakah ideology IPNU adalah Pancasila atau Aswaja, kedua-duanya atau salah satunya. Atau bahkan, bukan keduanya.

Di lain kesempatan, kita yang ada dalam kepengurusan ini mungkin akan bertanya, “apakah kita sudah menjadi organisasi kader?”. Dipastikan seluruhnya menjawab bahwa IPNU merupakan organisasi kader. Mereka berargumentasi ada proses kaderisasi formal yang dilakukan oleh institusi. Hanya sebatas itu. Kalau mau jujur, berdasarkan pengamatan menghadiri banyak kegiatan kaderisasi formal, kegiatan kaderisasi formal benar-benar hanya merupakan formalitas. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pendapat tersebut.

Pertama, kegiatan kaderisasi formal masih baru dilihat sebagai prosedur teknis belaka yang ditujukan untuk memenuhi keabsahan pengurus di mata PD/PRT. Untuk hal ini, tidak aneh jika terjadi penyimpangan terhadap standar materi atau kurikulum maupun format kaderisasi yang seharusnya dijadikan acuan.

Kedua, kegiatan kaderisasi formal masih diproyeksikan untuk meningkatkan prestise pengurus semata dengan indikator jika secara kuantitas diikuti oleh banyak peserta tanpa mempetimbangkan kualitas pengetahuan dan proses yang sudah dilalui peserta sebelum kegiatan. Walhasil, ketika materi kaderisasi disampaikan, akibat disparitas pengetahuan dan proses, praktis hanya dalam persentase yang cukup kecil yang dapat mengikuti alur materi secara baik.

Ketiga, bagi peserta kegiatan kaderisasi formal, keikutsertaan dan sertifikat kelulusan menjadi prioritas agar dapat digunakan sebagai syarat untuk berkarir dalam jenjang berikutnya. Dari beberapa alasan tadi, maka sangat wajar kemudian banyak pengurus, untuk ini saya sangat yakin, tidak mengetahui tujuan IPNU, (mungkin juga termasuk saya), serta strategi untuk mencapainya. Hal ini juga masih ditambah pada minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi pilar untuk bergerak.    

Untuk menjadi institusi kader yang efektif maka perlu memiliki disiplin terhadap kepemimpinan. Aturan main yang sudah jelas harus dapat dipatuhi. Kepemimpinan bukan penghias hasil konferensi tetapi juga dilihat sebagai mandat organisasi. Sejauh sang pemimpin masih berjalan sesuai koridor dan menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi maka ia harus ditaati. Sanksi organisasi bukan hanya pelengkap peraturan organisasi. Sanksi diberlakukan bagi mereka yang mengabaikan kebijakan organisasi atau dalam hal ini direpresentasikan oleh pemimpin.

Dari pengamatan selama ini, selain kepemimpinan juga ada format struktur yang harus dibenahi. Format PP, PW, dan PC yang ada saat ini tidak memungkinkan organisasi kita menjadi organisasi kader. Untuk mencapainya, format yang memungkinkan harus ditunjang dengan kerangka operasional berupa tugas pokok dan fungsi yang sistematik dan jelas. PP masih menjadi organisasi yang terlalu besar (periode 2012 - 2015 terdiri dari 120-an personel) di mana kerangka strukturnya dibentuk dengan hanya melihat faktor pengakomodasian atau rekomendasi pesanan dan belum pada kapasitas personal serta kebutuhan institusi. Walhasil, terlalu banyak tumpang tindih fungsi sehingga malah kerap kali menyebabkan disfungsi. PC pun juga demikian, di mana kerangka strukturnya dibentuk dengan hanya melihat faktor pengakomodasian atau rekomendasi pesanan dan belum pada kapasitas personal serta kebutuhan institusi.

Jika kaderisasi telah berjalan secara baik di mana tujuan organisasi telah tercapai maka operasionalisasi konsepsi kader dapat di perluas. Rencana dan kebijakan strategis jangka panjang di dalam ruang yang lebih besar baik di masyarakat dan negara dapat dilakukan di level institusi alumni. Istilah kader pun kemudian dapat dimaknai sebagai seseorang yang menjadi pengabdi, pejuang, dan pelayan dalam spektrum apapun yang menjalani tindakannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di IPNU meskipun sudah tidak lagi mempunyai ikatan institusional dengan IPNU.

Almarhum KH.Tolchah Mansoer dan para founding fathers IPNU mendirikan IPNU bukan untuk bertengger di menara gading dan menjadikan para pengurus dan kadernya sebagai “manusia calon kasta elite”. IPNU dilahirkan untuk membumi dalam masyarakat, menjadi bagian dari dan mendampingi masyarakat bawah, serta terlibat dalam berbagai penyelesaian masalah untuk membangun kemasalahan publik.

Kini, IPNU sudah diambang pintu untuk tampil persis seperti yang dikhawatirkan oleh KH Tolchah Mansoer, yaitu menjadi ”kasta-kasta elite”, jauh dari masyarakat dan tidak terlibat dalam pergumulan sosial dan penyelesaian berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Bahkan perilaku para pengurusnya lebih suka tampil sebagai kelas-kelas elite yang jauh dari masyarakat alit, namun gila citra. Ketiadaan kerja advokasi dan pendampingan masyarakat, setidaknya masyarakat pelajar, oleh IPNU pada beberapa dekade terakhir menunjukkan realitas ini. 

Kini, 61 tahun sudah IPNU berkhidmah untuk Indonesia. Catatan di atas hanya merupakan upaya melakukan debunking (penelanjangan atau pembongkaran) agar ada upaya koreksi dan perbaikan bersama dari semua unsur di IPNU dalam momentum Hari Lahirnya yang ke 61 hari ini.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq

 

Cakra Pramudhita, pengurus PC IPNU Kota Surabaya

 

 

 

 

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati AlaSantri, Tokoh, Pondok Pesantren Siti Efi Farhati

Pencari Nafkah Lebih Butuh Akses Jalanan, Dibanding Demonstran

Jakarta, Siti Efi Farhati - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau sekelompok umat Islam yang merencanakan demosntrasi pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016 mendatang untuk menjaga ketertiban dan tetap menghormati pengguna jalan lain. Pihak PBNU meminta demonstran memberikan hak jalan bagi ribuan warga pencari nafkah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Abdul Moqsith Ghazali di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (21/11) malam.

Pencari Nafkah Lebih Butuh Akses Jalanan, Dibanding Demonstran (Sumber Gambar : Nu Online)

Pencari Nafkah Lebih Butuh Akses Jalanan, Dibanding Demonstran

Imbauan ini disampaikan menyusul rencana aksi gelar sajadah oleh sekelompok umat Islam yang dengan sengaja mengagendakan shalat Jumat di jalan protokoler di Jakarta pada 25 November 2016 dan 2 Desember 2016 mendatang.

Siti Efi Farhati

“Jangan sampai aktivitas demonstrasi mengalahkan kebutuhan masyarakat dalam mencari nafkah,” kata Kiai Moqsith.

Menurutnya, aktivitas demonstrasi menempati status keperluan sekunder (al-hâjiyyât). Sementara aktivitas masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya dan hajat hidup keluarganya termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer (ad-dharûriyyât).

Dalam kaidah agama, kebutuhan primer (ad-dharûriyyât) harus diutamakan dibandingkan aktivitas dengan kategori keperluan sekunder (al-hâjiyyât).

Siti Efi Farhati

“Jadi hal itu tidak lepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam (maqâshidus syarî‘ah) di mana agama Islam melindungi lima kebutuhan primer manusia (ad-dharûriyyatul khams) seperti menjaga fisik, harta, kebebasan pikiran, keturunan, dan martabatnya,” kata salah seorang dosen pengampu mata kuliah tafsir di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Ubudiyah, Quote, Pondok Pesantren Siti Efi Farhati

Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada

Setelah sistem kekhalifahan runtuh pada tahun 1924, dunia Islam terbelah menjadi dua: ada kelompok yang ingin mendirikan sistem khilafah lagi dan ada juga kelompok yang memilih sistem lain –seperti republik, kerajaan, kesultanan, dan lainnya- dari pada menghidupkan kembali sistem khalifah. Masing-masing memiliki pendukung dan argumen. 

Selain itu, muncul pula terma Islam politik dan politik Islam. Di beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam, terjadi polemik antara Islam politik dan politik Islam. Begitupun di Indonesia. Meski memiliki cara yang ‘berbeda’, namun keduanya memiliki semangat untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalah kehidupan berpolitik dan bernegara.

Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada (Sumber Gambar : Nu Online)

Nadirsyah Hosen: Salurkan Aspirasi Lewat Mekanisme Demokrasi yang Ada

Di Indonesia, juga ada kelompok yang mengaku membela Islam dengan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak bersedia untuk ikut berdemokrasi. Mereka menggunakan cara-cara di luar parlemen untuk membela Islam.

Lalu, bagaimana sebetulnya praktik Islam politik dan politik Islam di Indonesia saat ini? Dan bagaimana keduanya mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia? Bagaimana menanggapi kelompok yang ada di ‘jalan’ dan tidak ikut berdemokrasi? 

Untuk menguraikan itu, Jurnalis Siti Efi Farhati A. Muchlishon Rochmat berkesempatan mewawancarai Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand yang juga menjadi Dosen Senior Hukum di Universitas Monash Australia Prof Dr Nadirsyah Hosen atau biasa disapa Gus Nadir. Berikut hasil wawancaranya:

Siti Efi Farhati

Sebetulnya, apa perbedaan Islam politik dan politik Islam, Gus?

Sebenarnya sudah banyak buku dan tulisan yang membahas tentang Islam politik dan politik Islam. Intinya, Islam politik lebih menekankan dan menerapkan simbol-simbol atau atribut Islam di dalam berpolitik. Sementata, politik Islam lebih mengedepankan Islam sebagai sebuah nilai. Mereka tidak melulu menggunakan atribut-atribut Islam dalam kegiatan berpolitik.

Bagaimana Gus Nadir melihat praktik dari keduanya di Indonesia dalam konteks hari ini?

Siti Efi Farhati

Sekarang, di Indonesia terjadi tarik menarik antara keduanya. Ada sebagian yang mengikuti sistem politik yang ada, ikut pemilu. Lalu, mereka memperjuangkan Islam dengan gerakan-gerakan politik. Itu sah-sah saja. 

Tetapi sekarang ada orang yang berada di luar mekanisme demokrasi. Dia ada di jalanan dan tidak bersedia untuk ikut proses demokrasi tetapi dia mengklaim bahwa sedang membela Islam. Kalau dia ikut berdemokrasi, maka dia bisa membela Islam dalam konteks meloloskan kebijakan-kebijakan yang pro Islam. 

Tapi ada semacam ‘ketakutan’ dari masyarakat kalau ada partai yang mengedepankan Islam politik. Bagaimana itu, Gus?

Kita lihat partai-partai Islam misalkan seperti PKS. Ketika pertama kali muncul PKS dulu banyak orang yang khawatir. Tetapi sekarang kita melihat semakin lama PKS itu semakin demokratis.

Apa yang menyebabkan kok bisa seperti itu?

Proses demokrasi mendemokratiskan mereka. Jadi, proses demokrasi tidak membuat mereka menjadi menguat, membuat mereka ‘semakin Islami.’ 

Nah, ini berbeda dengan orang yang berada di jalanan dan tidak ikut proses demokrasi. Dia akan semakin mengeras. Misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, sekarang mereka dibubarkan tetapi kan bisa daftar lagi nanti. 

Tetapi kalau mereka memang tidak anti-NKRI maka mereka harus mengikuti proses demokrasi seperti pemilu. Mereka bisa bertarung di sana. Tetapi kalau teriak-teriak di jalan dan menganggap demokrasi itu toghut dan kufur itu tidak dibenarkan. 

Jadi Apakah bisa disimpulkan bahwa mereka yang mengikuti mekanisme demokrasi akan ikut demokratis?

Saya percaya bahwa orang yang mengikuti mekanisme demokrasi Pancasila, dia akan tertarik ke tengah. Karena moderasi itu menjadi sebuah keniscayaan di dalam politik. Dia harus negosiasi dan mempertimbangkan isu-isu lain. 

Yang repot adalah mereka yang ada di ‘jalanan’ karena tidak ada proses yang menarik ke tengah. Yang ada mereka selalu menguat dan mengeras.  

Bisa dibuatkan simplifikasinya, Gus?

Misalnya tujuh juta orang yang ikut demo itu kalau dihitung sebagai perwakilan untuk kursi DPR itu akan dapat berapa kursi. Di jalanan mereka memang banyak, tetapi karena ada mekanisme demokrasi dan pemilu, kalau misalnya orang-orang tersebut dihitung dari daerah saja maka mereka hanya akan mendapatkan satu kursi saja di DPR. Karena ada sebaran kursi dan mekanisme yang harus diikuti.

Kalau banyak-banyakan massa, ya banyakan massa PKB di Jawa. Ini yang saya maksud, kalau kita masuk mekanisme maka kita akan tertarik ke tengah. Itulah politik. Dan silahkan perjuangkan lewat jalur itu. Tapi kalau kita kita tidak proses itu dan berada di ‘jalan’, yang terjadi adalah kita mempolitisasi Islam. 

Untuk menyikapi mereka yang ada di ‘jalan’ seperti itu apa?

Selama itu tidak melanggar aturan dan ketertiban umum, itu adalah bagian dari demokrasi dan kita apresiasi. Tapi ada aturan main dan aturan inilah yang seharusnya ditaati. Masalahnya mereka yang ada di ‘jalanan’ adalah para penyelundup demokrasi. 

Maksudnya penyelundup demokrasi?

Mereka menggunakan kosakata demokrasi tetapi sebenarnya ingin membunuh dan menghancurkan demokrasi. Misalnya seperti ini, mereka turun ke jalan adalah sebuah kebebasan mereka masing-masing. Tetapi jika isu yang diangkat adalah untuk menggoyang pilar bangsa, maka itu tidak diperkenankan. Kalau tidak ada izin, mereka juga tidak boleh melakukan turun ke jalan seperti itu. 

Di luar negeri, kalau melakukan demonstrasi juga harus memiliki izin dan rute yang jelas. Hal itu diterapkan karena ketertiban umum tidak boleh terganggu.   

Gus Nadir melihat demokrasi di Indonesia itu bagaimana?

Demokrasi membutuhkan kedewasaan dan butuh proses. Demokrasi kita baru sebentar, yaitu mulai tahun 1998. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, lima puluh sampai tujuh puluh tahun pertama berdemokrasi mereka perang saudara. Kita tidak ada perang saudara. 

Pelan-pelan kita kita akan bergerak ke demokrasi yang lebih dewasa. Tetapi itu butuh waktu dan kesiapan institusi sosial termasuk ormas-ormas Islam. Bagaimana akan berdemokrasi kalau misalnya ada ormas Islam yang tidak demokratis. Misalnya ormas FUI, sekjennya tidak pernah berganti karena dari dulu hingga sekarang masih dipegang Al-Khatthat. Oleh karena itu institusi sosial juga harus diperkuat untuk menuju demokrasi yang lebih dewasa.

Ada anggapan bahwa Perppu tentang ormas bisa digunakan untuk menghantam lawan politik. Bagaimana menanggapi itu?

Kalau untuk menghantam lawan politik berarti yang dibubarin siapa. FPI kan bukan. Ini kah HTI yang dibubarkan. Yang salah itu bukan Perppu tetapi yang salah adalah pemerintah yang sebelumnya yang menerima HTI sebagai ormas.

Itukan persoalannya. Kenapa yang tidak sepakat dengan Pancasila dan UUD 1945 diakui dan dikasih berbadan hukum. Kalau mau membenarkannya kan susah.

Terakhir Gus, Bagaimana Islam Indonesia ini ke depan?

Menurut saya Islam di Indonesia akan menjadi contoh dunia. Saya optimis bahwa Islam di Indonesia akan menjadi contoh bagaimana membangun peradaban dunia. Dan NU akan menjadi salah satu mercusuarnya karena sedang bergerak ke arah sana. Kita bicara secara spiritual maupun bicara secara hitung-hitungan normal, kita sudah bergerak ke arah sana. Tapi itu butuh waktu. 

Dari Nu Online: nu.or.id

Siti Efi Farhati Doa, Pondok Pesantren, Amalan Siti Efi Farhati